Seorang teman, baru saja dapat beasiswa. Informasi yang ku dengar ia adalah mahasiswa yang terlibat aktif di kelompok sosialis kiri, namun berita itu belum membuat aku yakin. Dari keseharian yang ku temui, ia tidaklah kiri,-sebagaimana yang aku bayangkan selama ini. Buktinya ia tidak sebegitu berani berhadapan dengan resiko, ketika konsekuensi ideologis mengharuskannya melawan penguasa.

#

Surat Panggilan Polda Aceh 

Banda Aceh, 23 Juni 2010. Pengaduan Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) Banda Aceh pada tanggal 19 Maret 2009 terkait dugaan penipuan beasiswa mahasiswa kurang mampu tahun 2009 oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah mendapat respon positif dari Polda Aceh. Tadi siang, sekitar jam 15.00 WIB, saya sudah menerima surat pemberitahuaan perkembangan perkara dan panggilan sejumlah orang mahasiswa untuk memberikan keterangan lanjutan terkait laporan itu.

#

Oleh: Salman Mardira - 06/04/2010 - 13:46 WIB

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Sekitar empat puluhan mahasiswa asal Aceh Utara berunjukrasa ke Kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Selasa (6/4). Mereka mempertanyakan kejelasan beasiswa sebesar Rp2,8 Milyar kepada pejabat Pemkab Aceh Utara yang saat itu tengah mengikuti Rapat Kordinasi Pimpinan Daerah (Rakopimda) di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh. Mahasiswa juga mendesak Polda Aceh segera menuntaskan kasus ini.“Kami ingin menanyakan kejelasan tentang hak kami,”

#

Bahriar Syah
| The Globe Journal | Selasa, 06 April 2010

 
Banda Aceh
Puluhan mahasiswa asal Aceh Utara yang tinggal di Banda Aceh, Selasa (6/4) sekitar pukul 10.00 WIB mendatangi Kantor Gubernur Aceh. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan beasiswa sebesar Rp2,8 Milyar kepada pejabat Pemkab Aceh Utara yang saat itu tengah mengikuti Rapat Kordinasi Pimpinan Daerah (Rakopimda) di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh.

#

Dari: serambinews.com
BANDA ACEH - 07 April 2010 Puluhan mahasiswa asal Aceh Utara, Selasa (6/4) menyerbu ke Kantor Gubernur Aceh dan menghadang Bupati Ilyas A Hamid saat keluar dari mengikuti rapat koordinasi pimpinan daerah (rakorpimda). Mahasiswa mempertanyakan alasan Pemkab Aceh Utara yang hingga kini belum mencairkan beasiswa 2009 senilai Rp 2,8 miliar
#

serambinews.com BANDA ACEH 05 April 2010 - Terkait pengaduan Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) ke Polda Aceh terhadap dugaan penipuan beasiswa mahasiswa tahun 2009 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara, 276 mahasiswa dari kabupaten itu yang tak menerima beasiswa itu dalam waktu dekat akan berdelegasi ke Mapolda Aceh. Hal tersebut diputuskan setelah mahasiswa melakukan rapat umum tentang masalah itu.

Ketua Litbang Pengurus Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU), Irwansyah Putra
mengatakan pertemuan di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, itu berlangsung Jumat (2/4) sore, sekitar puku 16.00 WIB. Selain melibatkan ratusan mahasiswa korban beasiswa tersebut, rapat yang berlangsung hampir dua jam itu juga hadir Pengacara IPAU, Hendry Rachmadhani SH.

#

dari : serambinews.com
BANDA ACEH - Mahasiswa asal Aceh Utara di Banda Aceh melaporkan Pemkab Aceh Utara ke Polda Aceh karena hingga saat ini jatah beasiswa 2009 untuk mahasiswa kurang mampu tak kunjung dibayar. Laporan ke Polda Aceh disampaikan sembilan perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU). ‘Tim sembilan’ ini tiba di Mapolda Aceh sekira pukul 10.30 WIB dan langsung menyampaikan pengaduan ke ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Aceh.

Ketua Litbang IPAU, Irwansyah Putra menyebutkan jumlah beasiswa untuk 1.800 mahasiswa kurang mampu itu mencapai Rp 2,6 miliar. Untuk mahasiswa D-III, masing-masing memperoleh Rp 750.000, S1 Rp 1 juta, dan S2 Rp 1.500.000 per orang.   Menurut Irwansyah, pada 18-21 Desember 2009, mahasiswa yang dinyatakan lulus verifikasi mendapatkan beasiswa itu menandatangani data penerimaan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Aceh Utara. Menurut informasi dari petugas di DPKKD, beasiswa akan cair dua minggu kemudian.

#

Menanggapi pernyataan Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid, melalui harian serambi Indonesia (18/2/2010) berjudul “Santri Diupayakan Dapat Beasiswa” yang meminta mahasiswa untuk tidak berdemonstrasi menuntut beasiswa dengan dalih kondisi keuangan Aceh Utara yang lemah, dan dana itu akan diberikan kepada santri. Pernyataan tersebut, nampaknya sengaja digulirkan Bupati untuk mencari “kambing hitam” dari ketidakmampuan beliau mengelola pemerintahan Aceh Utara.
Kami nilai Pernyataan itu, adalah wujud “adu-domba”

#

Maraknya aksi kriminal yang terjadi di Aceh pasca MoU Helsinky, merupakan preseden buruk bagi keberlanjutan perdamaian abadi yang diharapkan oleh semua pihak. Betapa tidak, eskalasi kejahatan bersenjata yang dilakukan oleh orang tak dikenal (otk) itu, telah memicu reaksi keras Pangdam Iskandar Muda Supiadin AS, dengan mengatakan bahwa pelaku kejahatan tersebut adalah mantan kombatan GAM yang tidak patuh pada pimpinan (lihat, serambi Indonesia edisi 05 Juni 2007).
#

p.3/Banda Raya)
Youth and Student Alliance for criticizing BRR (ALEE) stated the tasks and authorities hand over from BRR to the local government should be done soon. But, the right regulation should be first established. The ALEE spokesperson Irwansyah Putra PSA stated that the hand over should not be done without proper approaches because this will leave only problem to Aceh.

Sumber: http://www.acehrecoveryforum.org/en/index.php?action=NewsUpdate&no=6 #

seperti diberitakan sebelumnya oleh beberapa media cetak di Banda Aceh. lima ratusan korban tsunami dari Aceh Barat melakukan aksi di BRR Pusat. aksi tersebut dipicu, karena kebijakan BRR mengenai rehab rumah korban tsunami dinilai diskriminatif dan tidak masuk akal, dapat apa uang 2,5 juta? timpal seorang ibu peserta aksi ketika berbicara dengan pengurus LiMA.

Terkait aksi korban tsunami Aceh Barat di Kantor Pusat BRR NAD-Nias, Pengurus
#

Banda Aceh, Ekspos
Puluhan mahasiswa yang menamakan diri mereka ALEE (Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Aceh Untuk Kritisi BRR), Kamis (19/4) melakukan aksi unjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta dukungan dewan bagi kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) internasional untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap dana kemanusiaan yang dikelola Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias.

#