BRR JANGAN TINGGALKAN MASALAH UNTUK ACEH

Aliansi mahasiswa dan pemuda untuk kritisi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias (ALEE) mengatakan, pengalihan tugas dan wewenang BRR dari pemerintah pusat kepada Pemeritah Aceh harus segera dilakukan. Hal ini perlu, agar tidak meninggalkan masalah bagi daerah itu. Presidium ALEE Irwansyah Putra PSA di Banda Aceh, Rabu (2/5) mengatakan, BRR harus segera menyelesaikan permasalah yang ada, sebelum mandat rehabilitasi rekonstruksi diserahkan kepada Pemerintah Aceh.Selama ini BRR sarat dengan masalah yang tidak mampu diselesaikan, sehingga dikhawatirkan bisa menjadi beban bagi Pemerintah Aceh.Irwansyah mengatakan, persoalan perdamaian, reintegrasi, pemberdayaan ekonomi rakyat serta masalah kewenangan Pemerintah Aceh melalui Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang masih "diutak-atik" Jakarta, telah menguras energi banyak. Apalagi, jika BRR diserahkan ke Pemerintah Aceh penuh dengan masalah, tentu akan sangat menjadi beban. "Pemerintah Aceh dan kita semua jangan sampai terjebak oleh angan-angan pengelolaan uang banyak yang ditinggalkan BRR, sehingga kita melupakan substansi percepatan rekonstruksi itu sendiri. Untuk apa ada pengalihan, jika BRR hanya meninggalkan masalah," katanya.Untuk itu, tambah Irwansyah, ALEE mendesak gubernur segera mengambil peran dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebab, jabatan gubernur sebagai wakil kepala BRR harus benar-benar berfungsi."Jika selama ini peran wakil kepala BRR hanya menjadi lambang belaka, sekarang kita berharap Gubernur Irwandi Yusuf berani mengambil posisi sebagai wakil kepala BRR. Gubernur berhak memanggil staff BRR yang kinerjanya lambat dan bila perlu merekomendasikan pecat bagi mereka yang tidak sejalan terhadap upaya percepatan rekonstruksi Aceh," ujarnya. Posisi gubernur sangat menentukan bagi keberlanjutan proses regulasi BRR kepada Pemerintah Aceh.Selain itu, ALEE juga meminta pemerintah agar segera menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Internasional guna mengaudit BRR. Karena tanpa audit regulasi BRR, hanya akan meninggalkan masalah. "Kita berharap audit internasional menjadi alat untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada BRR selama ini, sehingga masalah tersebut dapat segera diselesaikan," katanya.Audit yang dilakukan, katanya, bukan hanya sebatas pada penggunaan anggaran, namun juga audit kinerja BRR. "Bila hasil audit internasional menemukan penyimpangan, tangkap dan adili mereka sesuai prosedur hukum. Jangan biarkan 0,001 persen pun dana korban tsunami dimakan oleh penjahat-penjahat kemanusiaan," katanya. ant Global Banda Aceh 03 Mai 2007
Oleh Yeni Kurniawi,
berita ini dikutip dari www.harian-global.m #

Artikel Terkait