Menanggapi pernyataan Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid, melalui harian serambi Indonesia (18/2/2010) berjudul “Santri Diupayakan Dapat Beasiswa” yang meminta mahasiswa untuk tidak berdemonstrasi menuntut beasiswa dengan dalih kondisi keuangan Aceh Utara yang lemah, dan dana itu akan diberikan kepada santri. Pernyataan tersebut, nampaknya sengaja digulirkan Bupati untuk mencari “kambing hitam” dari ketidakmampuan beliau mengelola pemerintahan Aceh Utara.
Kami nilai Pernyataan itu, adalah wujud “adu-domba”
Kami nilai Pernyataan itu, adalah wujud “adu-domba”
bahkan menjurus kepada pembentukan opini yang menyulut santri dayah berhadapan vis-à-vis dengan mahasiswa. Padahal,semua kita tahu selama tiga tahun Ilyas A Hamid berkuasa di Bumi Cut Nyak Meutia, santri-santri dayah juga tak pernah mendapatkan penanganan serius dari pemerintahnya.
Pada satu kesempatan, melalui koran yang sama (17/2/2010) Bupati Aceh Utara meminta jangan ada pihak-pihak yang “memperkeruh suasana”. Namun dalam kesempatan yang lain, Bupati yang akrab disapa Ilyas Pase malah menggiring opini seolah-olah tidak adanya bantuan beasiswa kepada santri karena telah terserap habis kepada mahasiswa. Justru, pernyataan itulah yang berkonotasi “memperkeruh suasana”.
Padahal kewajiban Bupati sudah jelas diatur Dalam Pasal 46, Ayat 1 (d) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yaitu menjaga ketentraman umum dan ketertiban masyarakat.
Sebagai pejabat publik, kritik sepedas apapun adalah sebuah hal biasa. Tidak lazim bagi seorang Bupati alergi mendengar aspirasi masyarakat. Harusnya; beliau menjawab secara bijak melalui program aksi dengan memenuhi harapan-harapan rakyatnya. Bukan, malah membuat pernyataan-pernyataan retorika tak karuan.
Kami melihat Bupati Ilyas seperti orang yang kebingungan berhadapan dengan derasnya tuntutan aspirasi masyarakat yang tidak mampu ia wujudkan selama pemerintahannya, seperti demo Geuchik yang menuntut ADG, demo mahasiswa yang menuntut realisasi beasiswa tahun 2009, dan bobolnya kasda 220 milyar yang terus disorot DPRK.
Penggiringin opini kepada kelompok-kelompok kritis sebagai tindakan “memperkuruh suasana” adalah sebuah istilah yang sering digunakan orde baru untuk membunuh karakter lawan-lawannya. Menurut kami, setiap tuntutan aspirasi masyarakat selama pelaksanaannya masih menggunakan pendekatan dan saluran demokrasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku tidak boleh dipandang, apalagi sampai dilebelkan sebagai sebagai kegiatan memperkeruh suasana.
IPAU-Banda Aceh meminta dengan segala hormat kepada Bapak Bupati, untuk tidak menuduh sekelompok pejuang masyarakat seperti Geuchik, Mahasiswa, LSM dan elemen kritis lainnya sebagai kegiatan “memperkeruh suasana”. Bila hal ini terus berlanjut, kami khawatir ia dapat mengancam keberlangsungan demokrasi yang sudah kita rasakan sejak MoU Helsinky.
Untuk itu, Kami mendesak Bupati Aceh Utara agar segera mencari solusi guna merealisasikan beasiswa tahun 2010 kepada yang membutuhkan, apakah itu mahasiswa ataupun santri. Jangan lagi mencari pembenaran melalui pernyataan-pernyataan di media massa yang dapat menyesatkan publik. Kami ingatkan pak Bupati selaku pimpinan masyarakat agar berhati-hati bicara.
Perlu kami sampaikan kepada masyarakat Aceh Utara, IPAU-Banda Aceh tidak pernah menghalang-halangi kebijakan pemerintah yang baik untuk agama. Bahkan pernah suatu hari, ketika seorang pimpinan Balee Seumeubeut datang ke kantor Bupati dan tidak dilayani dengan baik oleh pejabat berwenang, IPAUlah yang memprotes prilaku si pejabat dimaksud.
Banda Aceh, 19 Februari 2009
Pengurus IPAU-Banda Aceh
Irwansyah Putra Psa
Pada satu kesempatan, melalui koran yang sama (17/2/2010) Bupati Aceh Utara meminta jangan ada pihak-pihak yang “memperkeruh suasana”. Namun dalam kesempatan yang lain, Bupati yang akrab disapa Ilyas Pase malah menggiring opini seolah-olah tidak adanya bantuan beasiswa kepada santri karena telah terserap habis kepada mahasiswa. Justru, pernyataan itulah yang berkonotasi “memperkeruh suasana”.
Padahal kewajiban Bupati sudah jelas diatur Dalam Pasal 46, Ayat 1 (d) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yaitu menjaga ketentraman umum dan ketertiban masyarakat.
Sebagai pejabat publik, kritik sepedas apapun adalah sebuah hal biasa. Tidak lazim bagi seorang Bupati alergi mendengar aspirasi masyarakat. Harusnya; beliau menjawab secara bijak melalui program aksi dengan memenuhi harapan-harapan rakyatnya. Bukan, malah membuat pernyataan-pernyataan retorika tak karuan.
Kami melihat Bupati Ilyas seperti orang yang kebingungan berhadapan dengan derasnya tuntutan aspirasi masyarakat yang tidak mampu ia wujudkan selama pemerintahannya, seperti demo Geuchik yang menuntut ADG, demo mahasiswa yang menuntut realisasi beasiswa tahun 2009, dan bobolnya kasda 220 milyar yang terus disorot DPRK.
Penggiringin opini kepada kelompok-kelompok kritis sebagai tindakan “memperkuruh suasana” adalah sebuah istilah yang sering digunakan orde baru untuk membunuh karakter lawan-lawannya. Menurut kami, setiap tuntutan aspirasi masyarakat selama pelaksanaannya masih menggunakan pendekatan dan saluran demokrasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku tidak boleh dipandang, apalagi sampai dilebelkan sebagai sebagai kegiatan memperkeruh suasana.
IPAU-Banda Aceh meminta dengan segala hormat kepada Bapak Bupati, untuk tidak menuduh sekelompok pejuang masyarakat seperti Geuchik, Mahasiswa, LSM dan elemen kritis lainnya sebagai kegiatan “memperkeruh suasana”. Bila hal ini terus berlanjut, kami khawatir ia dapat mengancam keberlangsungan demokrasi yang sudah kita rasakan sejak MoU Helsinky.
Untuk itu, Kami mendesak Bupati Aceh Utara agar segera mencari solusi guna merealisasikan beasiswa tahun 2010 kepada yang membutuhkan, apakah itu mahasiswa ataupun santri. Jangan lagi mencari pembenaran melalui pernyataan-pernyataan di media massa yang dapat menyesatkan publik. Kami ingatkan pak Bupati selaku pimpinan masyarakat agar berhati-hati bicara.
Perlu kami sampaikan kepada masyarakat Aceh Utara, IPAU-Banda Aceh tidak pernah menghalang-halangi kebijakan pemerintah yang baik untuk agama. Bahkan pernah suatu hari, ketika seorang pimpinan Balee Seumeubeut datang ke kantor Bupati dan tidak dilayani dengan baik oleh pejabat berwenang, IPAUlah yang memprotes prilaku si pejabat dimaksud.
Banda Aceh, 19 Februari 2009
Pengurus IPAU-Banda Aceh
Irwansyah Putra Psa
Ketua Bidang LITBANG
#
0 comments:
Posting Komentar
Tinggalkan Pesan disini,
Terimakasih atas Kunjungan anda